Eka Fitriany Putri Adhitiah

Pergeseran dari Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) ke Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menandakan perubahan signifikan dari pendekatan eksklusif menjadi inklusif, terutama dalam konteks hak-hak LGBT. MDGs, yang diadopsi pada tahun 2000 hingga 2015 berfokus pada isu-isu global seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan, sering kali tidak secara eksplisit menyebutkan atau menangani hak-hak dan kebutuhan kelompok minoritas seperti LGBT. Sebaliknya, SDGs yang diadopsi pada 2015 dan berlaku hingga 2030, menekankan inklusivitas dan hak asasi manusia untuk semua orang, tanpa memandang jenis kelamin, ras, atau orientasi seksual. SDGs secara lebih eksplisit mencakup hak-hak dan kesejahteraan kelompok LGBT, berkomitmen untuk tidak meninggalkan siapapun di belakang (leave no one behind). Dengan demikian, SDGs mendorong penerimaan dan perlindungan lebih besar terhadap hak-hak LGBT dalam upaya mencapai kesetaraan dan keadilan sosial.

Saat ini sebanyak 33 Negara telah melegalkan LGBT dan negara terbaru yang turut melegalkannya adalah Thailand. LGBT termasuk dalam unsur woke agenda. Istilah “woke” menggambarkan kesadaran atau pemahaman yang dalam tentang isu-isu sosial, terutama yang terkait dengan ketidaksetaraan. Woke agenda banyak melakukan upaya untuk memperkenalkan nilai LGBT agar dapat diterima dan di asimilasi dalam masyarakat dengan memanfaatkan berbagai media seperti pendidikan, politik, dan hiburan. Bagi aktivis LGBT, hal ini merupakan kesempatan strategis untuk memperjuangkan tujuan yang telah lama diimpikan. Momentum ini dianggap sebagai pintu yang semakin terbuka lebar bagi gerakan LGBT untuk mendorong kebijakan yang lebih “inklusif” dan merevisi undang-undang yang dituduh diskriminatif. Melalui prinsip-prinsip yang diusung oleh SDGs, posisi LGBT di Indonesia semakin diperkuat dalam mempromosikan agenda dan ideologi mereka. Hal ini terbukti dengan hasil Survei Pew Research Institute pada 2013 yang menemukan bahwa 9% responden di Indonesia setuju bahwa homoseksualitas harus diterima oleh masyarakat.

Pada tahun 2020, Komnas HAM secara tegas menyatakan pentingnya perlindungan hukum yang lebih baik bagi kelompok minoritas dengan orientasi seksual dan identitas gender tertentu, serta mengkritik kebijakan diskriminatif yang diterapkan oleh beberapa pemerintah daerah. Komnas Perempuan juga telah lama aktif dalam mendorong perlindungan terhadap kelompok minoritas orientasi seksual. Pada tahun 2018, Komnas Perempuan semakin menunjukkan keseriusannya dengan mengumpulkan data dan mengadvokasi kebijakan yang lebih “inklusif”. Bahkan, mereka menerbitkan dokumen berjudul Risalah Kebijakan Kelompok Orientasi Seksual Minoritas: Pengakuan Identitas dan Hak. Upaya ini dilakukan untuk mendesak beberapa kementrian agar melindungi perempuan dari diskriminasi dan kekerasan, termasuk perempuan dengan orientasi seksual menyimpang. Berdasarkan informasi yang ada pada dokumen tersebut, Komnas Perempuan menggunakan data-data tentang jumlah kekerasan pada perempuan sebagai landasan empiris yang membenarkan gagasan perjuangan LGBT. Namun berdasarkan kajian yang penulis lakukan, penulis berpendapat bahwa Komnas Perempuan telah secara berlebihan dan terkesan memaksakan menggunakan data tersebut untuk di asosikan dengan peristiwa diskriminatif yang dialami oleh pelaku LGBT. Data tersebut digeneralisasi tanpa diperjelas berapa banyak persentase berdasarkan kategori korban dan kejadian. Narasi yang melabeli diri sebagai kelompok rentan dimanfaatkan oleh aktivis LGBT untuk melancarkan kepentingan kelompoknya dengan menabrak fakta-fakta lain yang berseberangan dengan landasan moralitas. 

Secara umum promosi konsep keberagaman gender dan orientasi seksual ini memiliki dua dampak utama, yang pertama yakni melahirkan berbagai penyimpangan orientasi seksual seperti homoseksual (gay dan lesbian), biseksual, transgender, dan pedofilia. Ini dikuatkan dengan catatan yang dikeluarkan oleh Kemen PPPA bahwa telah terjadi peningkatan hingga 8.730 kasus kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur atau pedofilia dari tahun 2020 ke 2021.

Dampak yang kedua adalah menjaring kemunculan Allies (sekutu) LGBT dari kalangan heteroseksual sejak usia anak-anak dan remaja. Allies adalah mereka yang bersimpati membela dan memperjuangkan isu-isu LGBT. Menjadi Allies berarti setuju dengan keberagaman gender dan orientasi seksual, meskipun ia sendiri tidak mengidentifikasi dirinya sebagai pelaku LGBT. Allies berpartisipasi membesarkan komunitas LGBT melalui konten media sosial hingga advokasi terhadap pengambilan kebijakan, serta sektor komunitas dan layanan agar hak-hak yang sebetulnya menyimpang dari fitrah dapat diakomodir dalam sistem perlindungan sosial. Dalam aspek pendidikan, kurikulum yang inklusif oleh woke agenda digunakan untuk mendukung isu homofobia yang mencakup pengajaran tentang HAM, kesetaraan gender dan keberagaman orientasi seksual. Salah satu instrumen yang digunakan adalah melalui Comprehensive Sexuality Education (CSE). Edukasi CSE mencakup keberagaman orientasi seksual dan identitas gender, pencegahan infeksi menular seksual, pemahaman tentang risiko dan pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan. Secara implisit CSE menggunakan kedok pendidikan inklusif, kesehatan, dan keselamatan untuk menerobos berbagai norma serta mengecilkan urgensi kematangan psikososial anak dengan mempromosikan hubungan seks sebelum nikah. Sosialisasi kontrasepsi seperti kondom digencarkan, namun informasi penting tentang potensi kegagalannya yang tinggi tidak disertakan. Ancaman dari woke agenda kini semakin mengkhawatirkan. Implementasi CSE merupakan praktik indoktrinasi yang sangat mempengaruhi pandangan dan nilai-nilai seksualitas serta identitas gender anak.

Penelitian yang dilakukan oleh Peter Ji dkk pada tahun 2009 berjudul “An Academic Course That Teaches Heterosexual Students to be Allies to LGBT Communities: A Qualitative Analysis” membuktikan bahwa kursus akademik yang dirancang dengan menggunakan teori identitas sosial, teori pembentukan konsep diri, dan teori konseling multikultural di sebuah satuan pendidikan efektif dalam membantu orang-orang heteroseksual mengembangkan identitas mereka sebagai Allies LGBT sehingga berkorelasi positif dengan peningkatan jumlah para Allies. Pertumbuhan Allies ibarat suatu siklus yang setelah terbentuk akan dapat kembali mempengaruhi muatan pendidikan serta budaya, mengakibatkan nilai-nilai moralitas dan etika tergerus dalam kurikulum dan media pembelajaran.

Pada bulan juni tahun 2023 lalu, masyarakat dikejutkan oleh viralnya sebuah berita di media sosial yang melibatkan kelompok siswa SD di Pekanbaru, Riau. Kejadian bermula ketika seorang guru melakukan razia handphone kepada siswa. Dalam proses razia, guru memeriksa handphone dan menemukan adanya grup WhatsApp yang memuat indikasi keterlibatan siswa dalam komunitas LGBT. Meskipun Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru telah memastikan bahwa isu tersebut tidak terbukti, namun hasil penelusuran yang dilakukan oleh DISDIK menemukan fakta bahwa masalah serupa ditemukan terjadi pada siswa SMA di Pekanbaru sehingga tetap perlu ada tindak lanjut yang serius. Sebagai tambahan, sudah ada fakta yang menunjukkan bahwa ada sekolah swasta yang menerapkan pendekatan CSE di sekolah. Seorang artis Indonesia berinisial DM pernah mengungkapkan pengalamannya saat sedang survei ke salah satu sekolah Internasional di Jabodetabek lalu mendapati sekolah tersebut menyediakan fasilitas 3 jenis toilet terpisah yakni untuk perempuan, laki-laki, dan gender netral. Sebagai orangtua DM sangat terkejut dan segera melakukan konfirmasi kepada pihak guru. Namun jawaban yang diterima justru membuatnya semakin yakin untuk tidak menitipkan anaknya belajar di sekolah itu. Guru terkait mengakui bahwa sekolah memang memberikan ruang kepada anak untuk bebas mengeksplorasi perasaan terkait gender dan seksualitasnya tanpa bimbingan dan batasan nilai dari orang dewasa, termasuk tidak memberikan akses pada orang tua untuk tau proses konseling yang anak lalui di sekolah. 

Mendirikan toilet gender netral sendiri sebetulnya sudah menyalahi aturan. Merespon hal tersebut Dinas Pendidikan DKI menegaskan tidak boleh ada toilet gender netral di sekolah. Pernyataan tersebut berangkat dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2007 yang memberikan panduan yang spesifik mengenai fasilitas yang harus disediakan, termasuk fasilitas toilet. Namun selain berkomentar, tidak ada tindakan lebih lanjut oleh pemerintah untuk mencegah dampak yang lebih buruk di masa depan. Seharusnya pemerintah dapat bertindakan progresif memperkuat kebijakan berupa acuan yang jelas dan tegas mengenai fasilitas toilet di sekolah, mencegah potensi kesalahan terkait.

Sejak tahun 2022 upaya bertahap untuk mengintegrasikan materi CSE dalam kurikulum di Indonesia dimulai. Hingga sekarang CSE terus menerus digencarkan salah satunya oleh GenRe Indonesia yang kini programnya telah mencapai batch ke-8. Sangat disayangkan sebab diketahui bahwa narasumber yang terlibat adalah keterwakilan dari lembaga pemerintah seperti Kementrian PPPA dan Komisi Perlindungan Anak. Selain itu, Genre Indonesia sering kali menjadi lembaga yang bekerja sama dengan pemerintah melalui BKKBN pada program pendidikan kesehatan reproduksi. Belum lama ini program yang diselenggarakan oleh BKKBN dengan menggandeng GenRe Indonesia menuai kontroversi dengan adanya kritik oleh akademisi akibat diluncurkannya Modul Berani, Beraksi dan Berkolaborasi. Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti, M.Si Guru besar IPB University bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga.

Tak hanya masuk melalui bidang pendidikan, woke agenda dalam upaya menebar bibit Allies dan mempromosikan keberagaman orientasi seksual terus meluas melalui media belajar dan hiburan anak-anak. Salah satu yang paling mengejutkan adalah beredar buku anak yang berisi konten terkait LGBT. Buku tersebut berjudul “Balita Langsung Lancar Membaca” dengan metode BSB (Bermain Sambil Belajar) yang ditulis oleh Intan Noviana. Kalimat-kalimat yang ditulis dalam buku secara berani mengkampanyekan LGBT. Tidak hanya itu, ada juga lagu anak dengan judul ‘Saat Kecelakaan Terjadi’ di kanal YouTube Lellobee berbahasa Indonesia yang mengandung unsur serupa, yakni adanya potongan lirik yang viral dalam video “papa dan ayahku siap bantu”. Istilah “papa dan ayahku” merujuk pada pasangan LGBT dan merupakan orangtua si anak. Tayangan video kartun anak di Youtube Kids juga semakin terkontaminasi, ada adegan kartun memperlihatkan seorang anak dengan dua ayah. Tayangan tersebut merupakan produksi Moonbug yang juga menghasilkan konten-konten anak seperti Blippi dan Cocomelon. Anak-anak dan remaja adalah pihak yang paling rentan terpengaruh dan beresiko mengalami dampak fisiologis maupun psikologis. Survei Ipsos 2021 di 27 negara menunjukkan bahwa Generasi Z lebih sering mengidentifikasi diri sebagai biseksual (9%) dibandingkan generasi lain. Jika Upaya membentengi ancaman ini tidak dikuatkan maka dapat membawa perubahan sosial yang drastis dan merusak struktur keluarga dan masyarakat tradisional.

Semakin luas jaringan Allies dan penerimaan terhadap hak-hak LGBT akan turut berkontribusi pada lahirnya kebijakan publik yang bertentangan dengan moralitas, fitrah manusia, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, serta kestabilan negara. Oleh karena itu fenomena ini perlu segera ditindaklanjuti secara serius dan sistematis. Negara harus bergegas dalam memperkuat kembali regulasi, program dan kebijakan terkait sebagai langkah prediktif dan protektif. Kebijakan yang ada saat ini belum cukup efektif karena tidak seimbang dengan ancaman serius yang menyerbu seiring derasnya arus globalisasi. Sementara disaat yang sama masih banyak keluarga-keluarga yang tidak punya kesiapan membentengi diri hingga mengalami dampak fisik dan psikologi akibat keterpaparan yang tidak mampu dibendungnya.

DAFTAR PUSTAKA

ERA.ID. (25 Agustus 2022). 32 Negara yang Melegalkan LGBT dan Pernikahan Sejenis. [Situs Web ERA.ID]. Tersedia secara online: [https://era.id/internasional/101967/negara-yang-melegalkan-lgbt] Dilihat tanggal 31 Mei 2024.

GenRe Indonesia. (n.d.). Perkuliahan – Comprehensive Sexual Education by GenRe Indonesia. Future Skills by Pijar Foundation. Diakses pada 29 Agustus 2024, dari https://futureskills.id/konten/fs/comprehensive-sexual-education-by-genre-indonesia/

Ji, P., Du Bois, S. N., & Finnessy, P. (2009). An academic course that teaches heterosexual students to be allies to LGBT communities: A qualitative analysis. Journal of Gay & Lesbian Social Services, 21(4), 402-429.

Komnas Perempuan. (2019. Risalah Kebijakan: Kelompok Orientasi Seksual Minoritas: Pengakuan Identitas dan Hak. Jakarta: Komisi Nasional ; Kekerasan Terhadap Perempuan. Jakarta

Pew Research Center. (2023). [Acceptance Of Homosexuality Varies Across The Globe. Retrieved

from https://www.pewresearch.org/global/2020/06/25/global-divide-on-homosexuality-persists/Raden Heru. (2023, Juni 19). Disdik Pekanbaru pastikan tidak ada siswa SD terlibat grup LGBT.

Media Center Riau. Diakses pada 29 Agustus 2024, dari https://mediacenter.riau.go.id/read/79023/disdik-pekanbaru-pastikan-tidak-ada-siswa-sd.html

Suharni, M. (Tanggal tidak diketahui). Dari Eksklusi ke Inklusi Sosial LGBT dalam Upaya Penanggulangan HIV dan AIDS untuk Mewujudkan Universal Health Access. Kebijakan AIDS Indonesia: Dilihat tanggal 31 Mei 2024.

Supintou, A. (2023, Agustus 7). Cerita Daniel Mananta soal toilet gender netral sekolah internasional. IDN Times. Diakses pada 29 Agustus 2024, dari https://idntimes.com/hype/entertainment/aulia-supintou-1/cerita-daniel-mananta-soal-toilet-gender-netral-sekolah-internasionalIpsos MORI. (2021, June). Global attitudes on sexual orientation and gender identity. Retrieved from https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2023-05/Ipsos%20LGBT%2B%20Pride%202023%20Global%20Survey%20Report%20-%20rev.pdf